MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Wali Kota Makassar Moh Ramadhan ‘Danny’ Pomanto bakal mengalihkan kendaraan dinas (randis) lingkup Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi mobil listrik. Danny mengaku program ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), apalagi dianggap kendaraan listrik lebih hemat ketimbang menggunakan BBM.
“Yang pertama imbauan presiden soal penggunaan kendaraan listrik. Ini kan menghemat BBM,” ujar Danny kepada detikSulsel, Kamis (29/9/2022).
Diketahui imbauan penggunaan kendaraan listrik tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Inpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada 13 September 2022. Aturan tersebut disusun dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Danny menjelaskan anggaran pengadaan randis listrik bakal digodok dalam rancangan APBD Pokok 2023 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar. Untuk tahap awal, randis listrik hanya untuk unsur pimpinan legislatif dan eksekutif.
“Paling tidak pimpinan dewan sama pejabat kita Makassar itu harus ganti mobil listrik. (Pengadaan randis listrik di tahun) 2023,” ucap Danny.
Danny mengungkapkan jumlah randis yang diperlukan untuk seluruh pimpinan pejabat Pemkot Makassar sebanyak 41 unit kendaraan. Danny menuturkan pengadaan randis listrik tentunya harus mempertimbangkan jumlah anggaran yang dikeluarkan sehingga tidak perlu jenis randis mewah dan besar.
“Kalau kita liat dari struktur yang anu (butuh) itu kita 41 (unit randis) harus. Tidak usah yang besar-besar, yang kecil kecil saja. Adaji yang murah saya lihat, jammoko yang mahal-mahal,” ujarnya.
Danny turut mempertimbangkan pengusulan randis listrik kepada pimpinan legislatif DPRD Kota Makassar sebanyak 9 unit. Sehingga total keseluruhan randis listrik yang menjadi prioritas sebanyak 55 unit.
“Iya betul (55 unit) dengan DPRD,” ungkapnya.
Saat ini pihaknya juga masih mengkaji kualitas dan harga mobil listrik yang akan dibeli. Danny menegaskan kebutuhan mobil dinas untuk berkerja bukan untuk keperluan keluarga.
“Belum tahu (anggarannya), saya belum tahu ini. Tapi ada yang kecil-kecil murah katanya itu tapi mobil produk China kan yang kecil-kecil aja. Yang murah-murah lah, itukan mobil dinas ini bukan mobil keluarga,” beber Danny.
Sementara randis Pemkot Makassar saat ini direkomendasikan untuk dilelang. Kebijakan ini akan dipertimbangkan dilakukan jika membebani keuangan Pemkot Makassar, baik untuk perawatan maupun pengadaan BBM.
“Nanti yang (randis pakai) bensin itu nanti didem (lelang) saja semua dari pada jadi beban kota,” katanya.
Sementara Kepala BPKAD Kota Makassar Muh Dakhlan mengungkapkan pengadaan randis listrik dilakukan secara bertahap. Pengadaan tahap pertama akan diusulkan di APBD Pokok 2023 sekitar 20 unit.
“Kemungkinan pengadaannya sekitar 20 unit. Itu belum pasti ya karena kan nanti kita masih mau rapatkan di Badan Anggaran (Banggar),” ujar Dakhlan kepada detikSulsel, Kamis (29/9).
Dakhlan menuturkan pengadaan 20 unit randis listrik akan diberikan kepada pimpinan pejabat lingkup Pemkot serta Pimpinan DPRD Kota Makassar. Termasuk juga Kepala Dinas di 10 SKPD juga akan diberikan.
“Kalau pejabatnya belum jelas, yang jelaskan ini kita utamakan dulu pasti unsur pimpinan kayak wali kota, wakil wali kota, sekda, mungkin juga dari unsur pimpinan DPRD. Kemudian mungkin karena ini kan kita belum bisa mengcover semua SKPD, jadi mungkin sisanya sekitar 10 itu SKPD,” imbuhnya. (*)
