MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) Ismu Iskandar mengingatkan Pemkot Makassar untuk memperbaiki maladministrasi seleksi BUMD sesegara mungkin. Ismu menyebut temuan maladministrasi itu akan diteruskan ke Ombudsman Pusat apabila tidak diperbaiki dalam 30 hari.
“Kalau dalam waktu 30 hari (Pemkot Makassar) tidak bisa dilaksanakan (perbaikan prosedur seleksi BUMD), sesuai prosedur maka itu otomatis akan lanjut ke (Ombudsman) pusat untuk proses penerbitan rekomendasi,” kata Ismu Iskandar saat dikonfirmasi detikSulsel, Senin (14/11/2022).
Ismu menuturkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan pihaknya ke Pemkot Makassar beberapa waktu lalu sifatnya terbatas. Sehingga Ombudsman Sulsel hanya meminta Pemkot Makassar untuk melakukan perbaikan prosedur seleksi BUMD yang tidak dilaksanakan.
“Jadi Ombudsman (Sulsel) pada posisinya adalah meminta pemerintah kota untuk meninjau kembali hasil seleksi dan termasuk melaksanakan kategori yang dilewati,” kata Ismu Iskandar.
Diketahui dugaan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman Sulsel dalam tahapan seleksi BUMD Makassar yakni tidak adanya tahapan wawancara. Ombudsman Sulsel pun meminta tahapan tersebut dilakukan.
Menyikapi temuan Ombudsman Sulsel, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto berjanji menyelesaikan perbaikan prosedur seleksi dewan pengawas (dewas) dan direksi BUMD Makassar. Danny mengaku perbaikan akan rampung pekan depan.
“Sebelum 30 hari. Saya kira pekan depan saya sudah bisa (selesaikan perbaikan prosedur seleksi BUMD),” kata Danny kepada detikSulsel, Senin (14/11).
Danny menyatakan saran dan perbaikan yang dianjurkan oleh Ombudsman Sulsel beberapa waktu lalu akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Menurutnya prosedur seleksi BUMD yang dinilai belum lengkap akan dilengkapi secepatnya.
“Habis ini saya selesaikan, kan satu bulan dikasih kesempatan. Kan dilengkapi saja, jadi belum wawancara saya wawancara tapi yang jelas langkahnya sama semua,” kata Danny. (*)
