Tangani Anak Jalanan di Makassar, Danny Pomanto Minta Komisi IX DPR RI Fasilitasi Pelatihan Kerja

  • Bagikan
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta Komisi IX DPR RI dapat memfasilitasi pelatihan kerja bagi anak jalanan di Kota Makassar.

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta Komisi IX DPR RI dapat memfasilitasi pelatihan kerja bagi anak jalanan di Kota Makassar.

Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan, sejauh ini Balai Latihan Kerja (BLK), belum mampu menampung semua anak jalanan. Karena itu, ia mengharapkan ada kebijakan pusat yang mendukung Pemkot Makassar.

“Anak-anak kita ialah anak-anak unggul, jika diberi bekal maka bisa. Kita butuh BLK, difasilitasi saja. Tidak perlu kasih uang, kasih jatah skil dan pelatihan saja maka mereka pasti disalurkan ke sana,” kata Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sulsel terkait Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Balaikota, Rabu, (1/02/2023).

Pihaknya mencatat ada 4.000-an telah tertangani dari sekitar 7.000-an orang. Namun, diketahui BLK hanya bisa memfasilitasi 20 orang dalam sekali pelatihannya.

“Jadi kalau mau dimaksimalkan maka bagus sekali. Harus ada cover itu daripada tidak diurusi. Jadi Insyaallah kita carikan jalan, aturannya seperti apa,” jelasnya.

Upaya Pemkot Makassar melalui Disnaker Makassar sampai saat ini telah dilakukan dengan mengikutkan dalam program 10 ribu skill gratis, menciptakan lapangan pekerjaan seperti tim pemadam kebakaran di lorong, kursus perbaikan AC, alat elektronik dan beberapa keahlian lainnya.

Namun harus terus di-maintenance dan bantuan pusat agar semuanya dapat diakomodasi.

Sementara itu, Anggota Komis IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengatakan dari pihak kementerian sudah memberikan fasilitas berupa BLK, tetapi memang sesungguhnya belum semua yang dapat, baru Pangkep, Makassar dan Bantaeng.

“Cuma memang kuota dari BLK sangat sedikit jadi sekali pelatihan cuma 20 orang, itu tidak mencukupi. Nanti kita beri penekanan kepada kementerian untuk mengakomodir keinginan Pak Wali sehingga anjal terkontrol dan terbina. Kalau bisa diberangkatkan maka diberangkatkan untuk jadi tenaga kerja luar negeri,” ungkapnya. (*)

  • Bagikan