LUTRA, BACAPESAN.COM – Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan melanjutkan roadshownya di Kabupaten Luwu Utara.
Sebelumnya, roadshow ini dimulai dari Luwu 2 Agustus, kemudian Palopo dan Walmas 3 Agustus dan Luwu Utara 4 Agustus 2023 di Cafe Teras Adira.
Roadshow yang digelar dengan diskusi ini dihadiri masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aktivis dan pemuda juga Caleg DPR RI Abdul Talib Mustafa dan Andi Mudzakkar.
Ketua KKLR Sulawesi Selatan Hasbi Syamsu Ali kembali menegaskan jika Luwu Raya harus kuat dalam pentas politik nasional. Sehingga, dia berharap agar masyarakat benar-benar melihat Caleg DPR yang berasal dari Luwu Raya pada Pileg 2024.
“KKLR ini organisasi diaspora bagai Wija To Luwu yang ada di rantauan, namun bukan berarti KKLR tidak ikut membantu dalam perkembangan Tana Luwu.” ujar dia.
“Maka dari itu di momentum roadshow dan jelang Pileg 2024 saya mengajak kita semua agar melihat lagi caleg potensial Wija To Luwu yang menuju senayan. Kenapa saya katakan itu, karena kalau kita tidak memiliki kekuatan politik di nasional maka sabar saja kita akan ketinggalan soal pembangunan.” bebernya.
Ia pun berharap roadshow ini dapat dipahami masyarakat sebagai perjuangan membantu perubahan Luwu Raya untuk masa depan.
“Kalau bukan kita yang memikirkan masa depan Luwu Raya siapa lagi, kan pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Makanya mari kita bantu.” tandasnya.
Sementara itu, Caleg DPR RI Abdul Talib Mustafa dalam kesempatannya di hadapan masyarakat Luwu Utara memaparkan beberapa program startegis nasional bisa diperjuangkan jika WTL memiliki dominasi di senayan.
“Sebenarnya kan kekuatan secara politik di nasional harus kita perkuat, melalui apa? Lewat senayan itu DPR RI, nah nanti dari situ kita bisa berjuang untuk proyek nasional.” ungkap dia.
“Contoh saja pembangunan kawasan baru untuk pemukiman dan ekonomi. Juga Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Rongkong, Kula, Baebunta dan Baliase yang menjadi perhatian.” bebernya.
Sekjen Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Wilayah Sulawesi, Maluku Papua ini pun menegaskan jika suatu kesalahan bagi Caleg jika menjadikan DPR RI sebagai pekerjaan.
“Jadi sebenarnya salah kalau anggota DPR itu dijadikan pekerjaan, karena tugas sebenarnya adalah memberikan layanan ke masyarakat dengan membawa program untuk kepentingan banyak.” tandasnya. (*)
