Pemprov Sulbar Gelar FGD Bahas Percepatan Penurunan Stunting

  • Bagikan
Tim Monev Terpadu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Ditjen Pembagunan Daerah dan Jajaran Pemprov Sulbar Foto Bersama

“Sulbar saat ini telah mencanangkan program empat plus satu, kebijakan pertama adalah penurunan stunting, dan APBD kami fokuskan untuk penanganan stunting,” kata Idris.

Meskipun memiliki angka cukup tinggi, namun menurut Idris, berdasarkan jumlah penduduk di Sulbar sebesar 1,4 juta angka stunting di Sulbar masih terbilang kecil dibandingkan dengan daerah lain.

“Penyebab utama stunting di Sulbar yaitu permasalah pernikahan usia dini, dan kami sudah berkali-kali berdiskusi dan pernikahan dini menjadi akar masalah stunting,”ucap Idris.

Permasalahan lainnya yaitu anak tidak sekolah, Sulbar tercatat ada 41 ribu anak tidak sekolah, anak tidak sekolah juga menjadi penyebab pernikahan dini. Termasuk Kemiskinan ekstrim juga menjadi permasalah besar yang harus diselesaikan.

“Secara Kebijakan Pemprov Sulbar sudah melakukan kerja sama dengan Polda sebagai bentuk usaha untuk melakukan percepatan termasuk melibatkan OPD melakukan intervensi dua kecamatan, Kita juga mendorong kepala sekolah mengambil inisiatif, begitu juga pelibatan Posyandu,” jelas Idris.

Ia berharap dalam forum FGD dalam menyelesaikan masalah stunting adalah konsistensi kepedulian Nasional. “Harapan kami posisi Sulbar dapat bergeser dari urutan dua nasional bisa tercapai,” ucap Idris.

Sementara Tim Monev Terpadu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Ditjen Pembagunan Daerah Erliani Budi Lestari mengatakan provinsi Sulbar menjadi Sulbar menjadi tujuan utama dalam melakukan penurunan stunting sebab provinsi Sulbar menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan percepatan penurunan stunting dari 12 provinsi yang menjadi prioritas.

“Penting sekali kami berkunjung, karena ada kenaikan prevelensi stunting di Sulbar dari Provinsi Kaltim yaitu sebesar 1,2 persen,” kata Erlina.

Menurutnya, hari pertama tim monev di Sulbar sudah melakukan kunjungan di desa dan kelurahan dengan lokus Posyandu.

“Hasil kunjungan kami ini akan menjadi bahan diskusi apa yang menjadi temuan di lapangan pada FGD dan hasilnya akan dilakukan tindak lanjut untuk melahirkan rekomendasi,” ucap Erlina.

  • Bagikan