Inisiatif ini telah mencapai sebelas kampus dalam rentang waktu 31 Januari hingga 3 Februari.
Pertama, pada 31 Januari 2024, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) memulai gerakan ini dengan menyampaikan kritik melalui Petisi Bulaksumur.
Mereka, yang terdiri dari alumni, guru besar, dosen, dan mahasiswa, menilai bahwa Presiden Jokowi telah keluar dari koridor demokrasi.
Selanjutnya, pada 1 Februari 2024, giliran Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta menyuarakan pernyataan serupa, mengikuti jejak UGM.
Pada 2 Februari 2024, sivitas akademika Universitas Mulawarman ikut menyampaikan sikap.
Dalam pernyataan mereka, yang tergabung dalam Koalisi Dosen Universitas Mulawarman, menyerukan agar Presiden Jokowi menghentikan tindakan politik untuk kepentingan pribadi, dengan menegaskan bahwa Jokowi adalah presiden Indonesia, bukan presiden keluarganya.
Di hari yang sama, Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) juga bergabung dalam gelombang protes ini.
Di UI, para guru besar menyampaikan kritik dengan mengenakan pakaian kehormatan mereka, menegaskan bahwa kampus juga berfungsi untuk menjaga demokrasi di luar ruang kelas.
Sementara di Unhas, sivitas akademika yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi saat ini.
Selain kampus-kampus yang disebutkan sebelumnya, Unand Sumbar, UNPAD Bandung, ULM Banjarmasin, UNMUL Samarinda, UAD Jogjakarta, Unkhair Ternate, UIN Jakarta.
Gelombang protes ini diperkirakan akan terus meluas, dengan Universitas Padjadjaran merencanakan pernyataan sikap pada 3 Februari 2024.
Protes ini mencerminkan keprihatinan dan kritik terhadap kondisi politik yang dianggap merugikan demokrasi, dan diperkirakan dapat terus berkembang di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. (fajar online)
