“Sistem terbuka ini hanya akan efektif jika dibarengi penindakan terhadap politik uang yg terjadi. Itu kuncinya. Tanpa itu, dari pemilu ke pemilu sistem ini akan membuat pemilu legislatif kita tambah rusak. Semua caleg “terpaksa” nebar uang atau sejenisnya ke rakyat. Tanpa itu tidak ada jaminan dia dipilih. Rakyat juga menyambut dgn hangat. Bahkan inilah yg diharapkan datang. Pileg akhirnya jadi ajang banyak-banyakan mendata orang dan nebar uang,” sebutnya.
“Dan ini sudah di level dianggap normal bahkan harus dilakukan jika maju pileg. Membagikan ide tidak lagi penting seperti lazimnya pemilu, yg penting membagikan uang dan banyak-banyakan uang. Krn ini kunci terpilih. Belum lagi pemilunya barengan, fokus akhirnya lebih ke Pilpres. Pileg jadi “anak tiri”. Mendesak Pileg dan Pilpres kembali dipisah! Sehingga pelaksanaan/pengawasan Pileg fokus. Tidak terbagi,” tulis Jansen menambahkan.
Jansen pun menduga 99 persen caleg terpilih karena melakukan politik uang.
“Sebagai peserta yg ada dilapangan ikut pemilu, harus saya katakan: “mungkin 99 persen caleg terpilih di pemilu kali ini karena politik uang atau varian sejenisnya. Dan ini terjadi di semua tingkatan. Mulai Kab/Kota sampai RI. Mungkin 1 porsen saja yg murni terpilih tidak melakukan itu. Namun yg sudah membagi uang tidak terpilih jumlahnya lebih banyak lagi,” ungkapnya lagi.
“Inilah realitas di Pileg kita kali ini. Pileg yg lalu sebenarnya juga sudah terjadi, namun kali ini lebih bar-bar. Silahkan tanya ke teman2 yg terpilih — atau tidak terpilih namun suaranya signifikan diatas puluhan ribu — dia habis berapa? Atau dia nyebar berapa puluh atau ratus ribu amplop? Errornya berapa porsen? Apakah keadaan ini ingin terus kita diam-diamkan? Apalagi pertahankan? Seakan-akan semua berjalan normal, benar dan baik-baik saja? Tentu jawabnya tidak! Mari kita benahi dan perbaiki,” tandasnya. (fajar online)
