“Kurangnya alokasi dana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana di tiap daerah sehingga dengan pola kerjasama antar daerah akan sedikit mengurangi beban APBD dan bisa saling menutupi baik untuk alokasi tahap pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana,” tukasnya.
“Masih teringat dalam ingatan kita kejadian bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara pada Juli 2020 lalu yang merusak kurang lebih 2.500 unit rumah, merusak fasilitas kesehatan, pendidikan dan peribadatan, belum lagi lahan pertanian dan perkebunan yang juga rusak terkena dampak banjir bandang,” ucapnya, melanjutkan.
Serta infrastruktur lainnya, seperti jalan, jembatan, bendung/irigasi, jaringan jalan, jaringan air bersih, usaha mikro, serta berbagai fasilitas publik lainnya juga terkena imbas dari bencana banjir bandang yang telah menelan puluhan korban jiwa ini agar menjadi pembelajaran dan perhatian serius bagi pemerintah daerah dan pusat untuk mendorong manajemen risiko bencana kerjasama antar daerah.
Maka IAP Sulsel berhadap agar para calon kepala daerah utamanya di wilayah Luwu Raya yang akan berkontestasi di tahun politik ini, memiliki komitmen yang sama agar memasukan aspek tata ruang dan mitigasi bencana dalam penyusunan visi, misi dan program prioritasnya. Sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam pembangunan suatu wilayah, penyusunan kebijakan, rencana dan program.
“Sebab, prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kunci untuk membangun masa depan yang baik, berkualitas, dan berkelanjutan,” imbuhnya. (Yad/*)
