JAKARTA, BACAPESAN– Persiapan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat terus dikebut. Salah satunya, terkait penyiapan guru dan tenaga kependidikan yang tengah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya mendapat dua mandat utama dalam program Sekolah Rakyat ini. Pertama, penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat. Untuk kelembagaan ini, telah disepakati jika Sekolah Rakyat akan menjadi bagian dari Kementerian Sosial. Pihaknya pun sudah mempersiapkan kebijakan mengenai struktur kelembagaan ini.
Kedua, penyediaan tenaga pendidik, Rini menyebut, KemenPANRB bersama Kemendikdasmen telah menyusun beberapa skema. “Skema-skema ini nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat,” paparnya usai rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat 16 Mei.
Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Nunuk Suryani turut mengamini. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema terkait pengadaan guru dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Rakyat. “Ada (skema, red) redistribusi, ada skema seleksi khusus, tapi kan belum, belum (ditetapkan, red), nanti mau dilaporkan ke Bapak Presiden dulu,” tuturnya.
Dia memastikan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan ini untuk mengisi 65 titik Sekolah Rakyat. Dia pun menjamin para guru yang ditempatkan nantinya sudah sesuai dengan kriteria yang diberikan Mensos. Mulai dari memiliki sertifikat pendidik dan berstatus aparatur sipil negara (ASN).
Meski akan menempatkan guru ASN pada Sekolah Rakyat, hal itu tidak akan menggeser guru-guru yang sudah ada di sekolah eksisting. Yang mana, dikhawatirkan pergeseran ini justru menimbulkan kekosongan atau kekurangan guru di sekolah asal. “Ya, harapannya tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Menurut dia, mekanisme yang digunakan akan menyerupai rekrutmen PPPK yang telah berjalan selama ini.
“Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan, kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan,” ungkapnya.
Proses seleksi calon murid Sekolah Rakyat terus bergulir. Hingga saat ini, sudah 9 ribu anak yang masuk dalam daftar calon murid sekolah yang dirancang dengan konsep boarding school tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat mencapai 1600-2000 orang untuk mengabdi di 100 titik Sekolah Rakyat. Angka ini belum pasti mengingat pihaknya masih terus melakukan simulasi.
“Tapi kalau dari 53 (titik sekolah rakyat, red) itu kira-kira hampir 1.000 dibutuhkan gurunya, ini di luar kepala sekolah ya,” paparnya. Seleksi calon guru dan tenaga kependidikan ini disebutnya akan dilakukan segera. Targetnya, Juni 2025 sudah rampung semua.
Beda dengan guru, seleksi kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat justru mendekati garis finish. Sudah ada sekitar 150 calon kepala sekolah yang dinyatakan layak dari 500 orang lebih yang mendaftar. Selanjutnya, mereka akan memasuki seleksi tambahan untuk kemudian bisa dinyatakan lolos dan ditempatkan.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026. Sekolah ini dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini jadi salah satu pendekatan baru pemerintah dalam upaya memotong rantai kemiskinan di masyarakat, yakni melalui pendidikan. (JP)
