JAKARTA, BACAPESAN– Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menargetkan pembagian sertifikat hak milik (SHM) transmigrasi bagi 2.895 bidang tanah pada Juli 2025 dari 13.751 yang menjadi target penerbitan sertifikat tahun ini.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa sebenarnya pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menerbitkan SHM transmigrasi bagi total 33.340 bidang lahan pada 2025.
“Berdasarkan hasil monev (monitoring dan evaluasi), dari 33.340 bidang tersebut, terdapat sebanyak 13.751 (bidang lahan) yang menjadi target penerbitan SHM tahun 2025,” ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Iftitah menyampaikan sebanyak 19.589 bidang lahan belum dapat diterbitkan sertifikatnya karena masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti tumpang tindih maupun sengketa lahan kepemilikan.
Ia juga menuturkan terdapat tanah transmigran yang diklaim sebagai wilayah hutan, sengketa dengan tanah adat atau klaim masyarakat lokal, maupun diserobot pelaku usaha dengan menyertakan lahan tersebut dalam wilayah hak guna usaha (HGU) mereka.
Ada pula lahan yang ditelantarkan oleh para transmigran sehingga dimanfaatkan oleh pihak lain dan kemudian ingin dimiliki kembali oleh warga transmigran penerima bantuan lahan tersebut.
Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, Iftitah mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam mencari solusi terbaik.
Ia pun menyatakan permasalahan lahan transmigrasi sangat bervariatif, sehingga penyelesaiannya perlu dilakukan secara bertahap.
“Dari target penerbitan 13.751 bidang sebanyak 2.895 bidang sudah terbit dan akan dibagikan secara simbolis pada bulan Juli 2025 dan sisanya akan dikerjakan serta dibagikan secara bertahap per bulan sampai dengan bulan Desember 2025,” katanya.
Wilayah yang menjadi fokus penyerahan SHM pada tahun ini antara lain di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah, mengingat daerah-daerah tersebut memiliki beban penerbitan sertipikat yang masih banyak.
“Fokus penyerahan SHM juga berdasarkan kelengkapan berkas usulan penerbitannya dan (status) lahan sudah clean and clear,” imbuh Iftitah. (AN)
