JAKARTA, BACAPESAN– Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp 12,59 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 31 Mei 2025.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono memastikan bahwa pembiayaan investasi dalam APBN tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses yang lebih mudah ke pembiayaan perumahan, sehingga dapat memiliki rumah berkualitas dengan harga yang terjangkau.
“Pada sektor perumahan melalui program FLPP, realisasi hingga Mei mencapai Rp12,59 triliun, tumbuh dari Rp 10,96 triliun pada bulan sebelumnya. Pembiayaan ini telah mendukung 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota pada bulan sebelumnya,” kata Thomas dalam konferensi pers belum lama ini.
Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp 18,77 triliun dengan target penyaluran sebanyak 220.000 unit rumah. Angka tersebut terus menambah dari realisasi program FLPP yang telah berjalan dengan total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2024 sebanyak 1.598.879 unit rumah senilai Rp 151,22 triliun.
Pemerintah juga merencanakan tambahan alokasi untuk FLPP guna mendukung implementasi program 3 juta rumah. “Dari total alokasi tahun 2025 sebesar Rp 18,77 triliun, pemerintah telah mencairkan Rp 11,5 triliun kepada BP Tapera dan menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung target program 3 juta rumah,” beber Wamenkeu Thomas. (JP)
