WAJO, BACAPESAN – Kabupaten Wajo menjadi salah satu daerah percontohan pendirian Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Bupati Wajo Baso Rahmanuddin mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 7,62 hektare di Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, sebagai lokasi definitif Sekolah Rakyat.
“Kita bersyukur karena Kabupaten Wajo menjadi salah satu daerah percontohan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan. Kita sudah siapkan lokasi definitif di Kelurahan Uraiyang, dan untuk rintisan sementara kita akan menggunakan Gedung SKB (Sanggar Kegiatan Belajar),” kata Wabup Wajo, Rabu (25/6/2025).
Ia menambahkan, dirinya bersama Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P2KB dan P3A) Kabupaten Wajo, Ahmad Jahran, sudah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial dan beberapa Direktur Jenderal terkait pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Wajo.
“Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu program untuk menghadirkan inklusivitas pendidikan yang bermutu dan bisa diakses anak-anak dari keluarga tidak mampu atau masuk kategori miskin. Nantinya, mereka diasramakan dan seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah melalui Kementerian Sosial,” ucap Baso Rahmanuddin.
Ia menyebutkan, kehadiran Sekolah Rakyat itu diharapkan bisa menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wajo yang juga menjadi salah satu janji politik pasangan Andi Rosman-Baso Rahmanuddin pada masa Pilkada 2024.
“Jadi tugas Dinsos untuk mencari anak-anak dari keluarga yang tidak mampu serta anak putus sekolah untuk kembali bersekolah di Sekolah Rakyat ini,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinsos, P2KB, dan P3A Kabupaten Wajo Ahmad Jahran mengatakan, rencana pembelajaran Sekolah Rakyat ini akan dilaunching secara nasional dan ditargetkan siswa mulai belajar pada Juli 2025.
“Sekarang sudah ada 100 orang (calon siswa) dari 14 kecamatan yang merupakan anak dari keluarga tidak mampu, dengan rincian 50 orang untuk tingkatan SMP dan 50 orang untuk tingkatan SMA. Untuk ruang belajar, kita siapkan empat ruangan di SKB yang menjadi lokasi rintisan Sekolah Rakyat,” jelas Ahmad Jahran.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Abdul Malik Faisal mengatakan program Sekolah Rakyat dimulai di 100 titik di seluruh Indonesia.
Di Sulsel, terdapat 8 lokasi percontohan yang masing-masing 4 titik menggunakan fasilitas pemerintah daerah dan 4 titik lainnya menggunakan aset Kemensos.
Empat titik yang menggunakan fasilitas pemerintah daerah yakni BPSDM Provinsi Sulsel, Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Takalar.
Sedangkan lokasi yang menggunakan aset milik Kementerian Sosial yakni Sentra Wirajaya, Irannuang, dan Balai Pendidikan.
Khusus pemerintah daerah, mereka diminta menyediakan lahan minimal lima hektare yang akan dihibahkan ke pemerintah pusat sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Fasilitas yang disiapkan termasuk asrama, dapur umum, buku, pakaian, hingga laptop.
