GOWA, BACAPESAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus menunjukkan komitmen serius dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menyiapkan skema khusus berbasis program gizi dengan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa, saat menghadiri Lokakarya Komitmen untuk Gizi: Dari Bukti Menuju Dampak, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (15/7/2025).
“Target kami di tahun 2025 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 16,4 persen, dan kami yakin bisa mencapainya melalui program yang berbasis data dan pelaksanaan yang konsisten,” tegasnya.
Menurut data Bappeda Gowa, prevalensi stunting di Kabupaten Gowa periode 2024 berhasil ditekan hingga 17 persen—lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2023, angka stunting turun signifikan dari 33 persen (2022) menjadi 21,1 persen.
“Capaian ini merupakan bukti dari keseriusan Pemkab Gowa dalam menangani isu gizi melalui pendekatan multisektor dan partisipatif,” lanjut Darmawangsyah.
Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku, Henky Widjaja, turut memberikan apresiasi terhadap kinerja TPPS di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Gowa. Menurutnya, komitmen para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam percepatan penanganan stunting nasional.
“Saya sangat senang melihat antusiasme dan kerja nyata para Ketua TPPS. Ini adalah wujud kolaborasi lintas sektor yang efektif,” ujar Henky.
Henky juga mengingatkan bahwa tantangan gizi di Indonesia kini semakin kompleks. Selain stunting, tren obesitas pada anak menjadi masalah baru yang harus diwaspadai.
“Baik kekurangan maupun kelebihan gizi berdampak pada kualitas tumbuh kembang anak dan produktivitas bangsa. Maka, investasi di bidang gizi adalah langkah penting menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Provinsi Sulawesi Selatan mencatat penurunan prevalensi stunting dari 27,4% (2019) menjadi 23,3% pada 2023. Henky menilai hal ini sebagai bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor memberikan dampak positif.
“Kita harus mempertahankan bahkan meningkatkan sinergi yang telah terbangun ini demi masa depan anak-anak Indonesia,” tutupnya.
Turut hadir dalam lokakarya ini antara lain, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel (mewakili Wakil Gubernur Sulsel), Direktur Jenewa Institute, Surahmansah Said, Kepala Bappeda Gowa, Sujjadan,
Kepala Dinas Kesehatan Gowa, drg. Haris Usman, dan Kepala Dinas PPKB Gowa, Sofyan Daud.
