MAKASSAR, BACAPESAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana akan mengosongkan jalur jalan yang selama ini dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima di kawasan kuliner malam Pasar Cidu.Rencana itu menuai kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Menurut anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Ray Suryadi, penataan ruang kota memang penting, tapi jangan sampai meruntuhkan denyut ekonomi rakyat kecil yang sudah menghidupi banyak keluarga.
Bagi Ray, Pasar Cidu bukan sekadar tempat jual beli makanan, kawasan ini telah menjelma menjadi magnet kuliner malam yang hidup dari kreativitas warga dan cita rasa khas Makassar yang menggoda lidah.
”Ini fenomena yang tumbuh dari bawah. Warga di sana punya kemampuan mengolah makanan yang enak dan terjangkau. Banyak pengunjung yang datang karena tertarik dengan cita rasa dan suasananya,” ungkapnya, Selasa (22/07).
Ia menilai, pendekatan penggusuran bukan solusi. Alih-alih membongkar, Pemkot seharusnya merangkul dan menata kawasan itu secara lebih manusiawi. Ray bahkan mengangkat contoh sukses dari luar negeri.
“Kawasan itu ditutup dari sore sampai dini hari. Pemerintah Malaysia sadar manfaat ekonominya lebih besar. Nah, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama di Pasar Cidu,” ucap Ketua Fraksi Mulia itu, merujuk pada Pasar Alor di Bukit Bintang, Malaysia.
Menurutnya, tidak semua lapak perlu ditertibkan secara keras, hanya bangunan permanen yang pantas ditinjau kembali. Sedangkan fasilitas bergerak seperti gerobak, meja lipat, dan tenda portable justru bisa ditata ulang dengan desain yang lebih estetis dan fungsional. “Jangan asal bongkar. Selama itu tidak permanen, justru itu bisa diakomodir, yang dibutuhkan sekarang adalah pengelolaan terpadu penerangan jalan, toilet portable, pengolahan sampah, dan zona parkir,” tegasnya.
Ray juga mendorong sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Ia menyebut Dishub, Satpol PP, hingga kecamatan harus duduk bersama, menyusun peta penataan dan jam operasional yang berpihak pada warga sekaligus tetap menjamin kenyamanan lalu lintas.
Namun Ray tidak menutup mata terhadap masalah pungutan liar (pungli) dan premanisme yang sering muncul di kawasan tersebut. Ia menilai, kekosongan peran pemerintah selama ini menjadi celah bagi oknum untuk mengambil untung. “Pungli itu tetap salah, tapi jangan jadikan alasan untuk menutup aktivitas ekonomi masyarakat. Justru pemerintah harus hadir, menata, dan menghentikan ruang gerak preman,” tegasnya. (AR)
