MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkep meluncurkan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis aplikasi untuk mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, utamanya dalam mengurus perizinan.
Kepala DPMPTSP Pangkep, Sulfida mengatakan, program ini sedang berjalan dengan baik dan telah dilengkapi dengan Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat.
Rencananya, program PTSP berbasis aplikasi ini akan dilaksanakan mulai bulan Juli setelah melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Kemungkinan besar, seluruh proses perizinan akan dilakukan melalui aplikasi ini, sehingga tidak diperlukan pertemuan langsung antara pihak DPMPTSP dan pelaku usaha.
Aplikasi ini dapat diakses langsung oleh masyarakat secara online, sebagaimana memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan perizinan.
“Program DPMPTSP sementara jalan, itu ada UPTD, unit pelayanan berbasis aplikasi semua,” ujar Sulfida saat berkunjung ke kantor Harian Rakyat Sulsel, Kamis (6/7/2023).
Dia menyampaikan, penerapan sistem berbasis aplikasi di PTSP Pangkep akan menggantikan proses manual yang sebelumnya dilakukan. Dalam sistem ini, PTSP menjadi pusat yang mengelola seluruh proses perizinan, kecuali perizinan tambang yang menjadi kewenangan provinsi.
Dengan demikian, seluruh perizinan dapat diakses dan dikelola melalui PTSP, termasuk di dalamnya instansi-instansi terkait seperti Dukcapil, Samsat, PUPR, BPJ Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Polres, dan Kejaksaan.
Selama bulan Juni, Program PTSP berbasis aplikasi yang dikenal dengan sebutan PPI (Pelayanan Perizinan Investasi) telah berjalan dengan baik di PTSP Pangkep.
Dimana, sejak bulan Februari hingga Juni, sudah ada sekitar 9 ribu masyarakat telah menggunakan layanan ini. PPI bekerja sama dengan 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan 12 instansi vertikal, termasuk Dukcapil, Samsat, PUPR, BPJ Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Polres, dan Kejaksaan.
“Alhamdulillah di bulan Juni kita kemarin sudah berjalan, mulai dari February kemarin sampai Juni sudah 9 ribu masyarakat. Di sanakan ada 7 OPD teknik dan 12 instansi vertikal. Dukcapil ada di situ, Samsat ada di situ, PUPR, BPJ Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Polres, Kejaksaan. Jadi ada 12 instansi vertikal,” tukasnya.
Hingga saat ini, Program PPI telah berhasil menghasilkan investasi sebesar Rp 3 triliun dalam periode triwulan ini. Namun, target investasi yang sebenarnya masih belum dapat diprediksi karena masih banyak pelaku usaha yang belum melaporkan rencana investasinya.
