Tak Ada Anggaran Pembanguna Stadion di APBD Perubahan 2023 Pemprov Sulsel

  • Bagikan
Stadion Mattoanging Dibongkar

Pemprov Sulsel bukan kali pertama menganggarkan pembangunan Stadion Mattoanging. Pada 2021 dan 2022 lalu dana yang dianggarkan tidak terpakai karena gagal tender untuk proyek Stadion Mattoanging. Selain itu, sejumlah masalah hukum karena sengketa lahan yang akan digunakan proyek tersebut juga masih berlangsung.

“Kita berharap ke depan tetap ada anggaran untuk stadion karena ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat,” imbuh dia.

Sebelumnya, pemerintah Sulsel menganggarkan Rp80 miliar untuk proyek pembangunan Stadion Mattoanging masuk di APBD pokok 2023 yang disahkan awal tahun. Hanya saja tak digunakan sehingga menjadi. Sedangkan di Rancangan nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023, target pendapatan secara kumulatif diproyeksikan Rp 10,13 triliun lebih.

Pendapatan asli daerah yang ditargetkan sebesar Rp5,75 triliun lebih dan belanja operasi belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer total sebesar Rp10 triliun lebih.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Irfan AB mengatakan bahwa di dokumen APBD Perubahan 2023 dibahas bersama DPRD-Pemprov tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan stadion. Sehingga dianggap tak menjadi prioritas Pemprov.

“Di APBD-P 2023 tidak ada alokasi anggaran pembangunan stadion. Tidak dianggarkan di dokumen,” ujar Irfan.
Politisi PAN itu mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat merasa kesal, karena sejak 2021, 2022, dan 2023 saat pembahasan rancangan APBD selalu dijanjikan pihak Pemprov untuk pembangunan stadion. Namun, kenyataanya tak ada realisasi.

“Kami prihatin stadion ini tidak dibangun. Tidak ada dalam anggaran usulan pemprov, padahal untuk penunjang sepak bola kebanggaan kita,” ujar dia.

Irfan mengatakan, sejak kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman, tidak ada keseriusan untuk melanjutkan pembangunan Stadion Mattoanging dan Barombong. Selain anggaran yang disiapkan sangat sedikit–itupun tidak digunakan, persoalan lahan yang menjadi sengketa juga tidak dapat diselesaikan.


“Andaikan ada niat baik dari pemerintah, pasti itu akan jadi prioritas. Tapi, sayangnya tak ada niat baik menjalankan itu. Sangat disayangkan,” ucap Irfan.

  • Bagikan