Sementara itu, Tadjuddin Rahman, menyesalkan berubah-ubahnya peraturan demi kepentingan orang atau kroni tertentu.
“Sedih kita melihat kondisi di Mahkamah Konstitusi, sedih kita melihat kondisi di KPU, yang masyarakat menilai ada peraturan yang dibuat atau diubah untuk kepentingan orang tertentu. Bukan kepentingan masyarakat atau negara,” ujarnya.
Tadjuddin yang merupakan advokat senior di Makassar ini menambahkan, hukum dibutuhkan untuk mengendalikan sifat jahat yang ada dalam diri manusia. Tapi, yang terjadi saat ini, katanya, ada yang justru menggunakan hukum untuk menyamarkan kebohongannya agar seakan-akan menjadi benar.
“Ingat, jika rakyat sudah capek, segala kemungkinan bisa terjadi. Ingat peristiwa tahun 1998,” tandasnya.
Sementara itu Arif menyinggung soal money politics yang makin subur di pemilu. Ia menyebut, sebagian besar masyarakat sudah hilang rasa malunya menerima duit politik itu. “Tidak ada lagi perasaan bersalah, tidak ada lagi rasa malu menerima. Bahkan sebaliknya, bangga meminta dan memamerkan nilai duit politik itu.” (fajar online)
